Hambalang Bergejolak

INILAH.COM, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul kembali menyerukan agar kader Partai Demokrat yang namanya disebut dalam proyek Hambalang legowo mengundurkan diri. Ruhut kembali bikin ribut.
Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul menyerukan agar kader Partai Demokrat yang namanya disebut dalam kasus Hambalang dan Wisma Atlet agar mengundurkan diri dari jabatannya baik sebagai anggota DPR maupun menteri.
"Saya memohon siapa pun yang dikaitkan mulai Wisma Atlet sampai Hambalang, kita harus sayang dengan partai. Saya hanya bisa mengatakan semua itu akan indah kalau kita bisa mundur, jangan dimundurkan," kata Ruhut di Gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2012).
Dia menyebutkan dua kasus Hambalang dan Wisma Atlet akan mengakibatkan citra partai menjadi jeblok meski dia tetap memegang prinsip praduga tidak bersalah. "Turunnya rating partai kami karena sanksi sosial. Jadi, saya kembalikan kepada kader-kader itu kalau sayang kepada partai, legowo," tegas anggota Komisi Hukum DPR ini.
Sementara terpisah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Asegaf mengatakan pihaknya memegang prinsip asas praduga tidak bersalah. Menurut dia penyebutan beberapa kader Partai Demokrat dalam kasus Hambalang baru sekadar wacana. "Kita serahkan ke proses hukum saja, kan ini baru wacana saja, kan belum tahu, kita kan harus asas praduga tak bersalah," kata Nurhayati kepada wartawan di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut bekas asisten pribadi Ibu Negara Ani Yudhoyono ini, sikap ini sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY yang menekankan untuk menaati proses hukum. Sedangkan di internal partai ada mekanisme melalui komisi pengawas dan dewan kehormatan. "Saya tidak ingin berkomentar tentang (pernyataan) Pak Ruhut," tegas anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini.
Sebagaimana dimaklumi saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus Hambalang dan Wisma Atlet yang mengkaitkan dengan sejumlah kader Partai Demokrat seperti Menpora Andi Mallarangeng, anggota Komisi X Angelina Sondakh, bekas Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hingga saat ini, baru Angelina Sondakh yang ditetapkan sebagai tersangka. [mdr]